Pengosongan Gedung GPI Viral, Sampai Tembus ke Ujung Dunia, Kini Giliran Gedung Sekretariat PDIP Kabupaten Indramayu
-

INDRAMAYU, anmnews.id - Suhu politik di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semakin panas, bagaikan api disiram dengan bensin, setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu secara sepihak meminta pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) yang viral, kini giliran ditendang Gedung/Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indramayu.

Keputusan kontroversial atau sifat arogansi ini memicu gelombang protes dan tudingan sikap serta tebang pilih yang ditujukan penguasa saat ini (Bupati Lucky Hakim).

Paksa pengosongan tanpa ada rembuk Gedung GPI yang menjadi tempat bagi puluhan organisasi pers dan jurnalis di Indramayu, telah menemui jalan buntu. Belum ada titik temu kini sasaran tembak ditujukan ke gedung/sekretarist yang juga diduduki PLT Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin.

Baca Lainnya :

• Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pemkab Majalengka Gandeng KPK0
• PT.WASKITA KARYA kehilangan steel sheet pile (SSP)0
• Kabag Ren Polres Majalengka Pimpin Apel Olahraga Pagi di Polres Majalengka0
• Ribuan Batang Rokok Ilegal Di Sita Satpol PP0
• Kesbangpol Ajak Ormas dan LSM Aktif Awasi Kampanye0

Bertameng Melalui Sekretaris Daerah Aep Surahman, Bupati Lucky Hakim juga menerbitkan surat pengosongan untuk Gedung PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam kompetisi pemilihan dewan di Indramayu.

Menyikapi surat pengosongan gedung itu Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Haji Sirojudin, membenarkan adanya surat pengosongan tersebut. Namun, ia mengingatkan Bupati Lucky Hakim untuk tidak melakukan tebang pilih.

“Santai aja, kita ikuti alur dan iramanya harus ada sistem keadilan, karena jika tidak, saya akan lawan dengan kekuatan politik kami di parlemen melalui dewan,” tegas Sirojudin, mengisyaratkan ada sinyal perlawanan serius jika keadilan tidak ditegakkan.

Menurutnya, pengosongan itu adalah hak Pemkab Indramayu, namun sebagai masukan, sebenarnya pinjam pakai gedung kantor DPC PDIP ini masih sampai pertengahan tahun 2027.

“Saya ingatkan, jika kebijakan pengosongan tidak berkeadilan, kami tentu bergerak melakukan perlawanan politik lewat gedung dewan. Di Parpol masih ada gedung Golkar, PPP yang merupakan sama milik gedung aset Pemkab, dan masih banyak aset daerah berupa kendaraan dan gedung yang dipakai pihak lain. Ingat, kebijakannya harus memenuhi keadilan,” sindir Sirajudin.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indramayu. Mengapa Pemkab Indramayu tiba-tiba gencar melakukan pengusiran untuk pengosongan gedung-gedung strategis ini, apakah ada agenda politik terselubung di balik keputusan ini, atau dendam politik yang brutal dan merajalela yang berdampak pada kondusifitas politik bisa jadi akan terjadi konflik politik daerah.

(Team)

Video Terkait: